Oleh Rhenald Kasali
Nasional.Kompas.Com-Hanya
dua tahun berkuasa (1999- 2001), Presiden Abdurrahman Wahid melakukan
10 perubahan. Sebaliknya, hampir 10 tahun memimpin (2004-2014), Presiden
SBY baru menggulirkan dua perubahan.
Abdurrahman Wahid—akrab
dipanggil Gus Dur—tak menjanjikan perubahan, tetapi tergelincir
perubahan-perubahan besar yang ia gerakkan. Sebaliknya, SBY menjanjikan
perubahan, tetapi lebih banyak menghindari konflik sehingga perubahan
butuh waktu lebih lama.
Setiap pemimpin punya janji dan cara
berbeda untuk memenuhi janjinya dan punya cara yang khas. Namun,
pemimpin yang hebat tidak sekadar melakukan perubahan, tetapi juga
mengelolanya dengan manajemen perubahan.
Apa yang saya maksudkan adalah perubahan mendasar, yang mengubah cara dan kebiasaan.
Gus
Dur membubarkan dua kementerian (Departemen Penerangan dan Departemen
Sosial), menghapus larangan menjalankan tradisi budaya Tiongkok, dan
mengganti nama Irian dengan Papua. Ia membangun Kementerian HAM,
reformasi TNI, menggilir jabatan panglima TNI, dan menjadikan Imlek
sebagai hari libur resmi. Ia juga mengusulkan hubungan diplomatik dengan
Israel dan menghapus Tap MPRS No XXIX/MPRS/1966 yang melarang segala
bentuk ajaran Marxisme-Leninisme.
Seperti layaknya sebuah
perubahan, era itu ditandai dengan lebih dari 1.000 kegaduhan,
perlawanan, bahkan pemberontakan dan kematian. Ada panglima yang mati
mendadak, ada keributan besar di Maluku, pengunduran diri dan pemecatan
menteri secara mendadak, harga- harga berguncang, dan seterusnya.
Namun, seperti kata ilmuwan Kurt Lewin, perubahan besar memerlukan
tahap pencairan karena ”orang-orang yang berpikiran lama” ingin
mempertahankan kekuasaan, wewenang, dan rasa nyamannya.
Pada
tahap ini terjadi pembusukan, pelepasan ikatan-ikatan, tetapi yang
dilepaskan tak membiarkan hal itu terjadi sehingga muncul
ledakan-ledakan. Namun, terlepas dari segala ketakteraturannya, Gus Dur
adalah sosok perubahan yang berani. Tanpa keberanian itu sulit
dibangun sesuatu yang baru.
Adapun perubahan besar di era SBY
terjadi pada lima tahun pertama kabinetnya: perdamaian Aceh (2005) dan
konversi minyak tanah ke LPG (2009). Tak ada yang menyangkal kedua
perubahan itu berdampak sangat besar dan tak lepas dari peran
pendamping presiden, Jusuf Kalla, yang gigih memanajemeni dan memimpin
perubahan secara konsisten.
Setelah itu sebenarnya ada banyak ide
perubahan yang digulirkan, tetapi tak sedikit yang kandas di tengah
jalan. Pengurangan subsidi BBM, misalnya, hampir selalu kandas di
tengah jalan. Berbagai frustrasi dirasakan publik seputar impor pangan
yang berlebihan, hilangnya produk- produk pangan berulang-ulang,
ancaman korupsi, konflik horizontal, dan pembiaran terhadap ancaman
kebebasan beragama. Namun, SBY juga dapat pujian dan pengakuan
internasional.
Mengalah dan kompromi
Sebenarnya
Presiden SBY masih bisa menambah daftar perubahan penting di sisa satu
tahun kabinetnya, yaitu mempercepat proses reformasi birokrasi,
menggencarkan pemberantasan korupsi, memperbaiki industri pertanian, dan
penerapan kurikulum pendidikan yang lebih berkualitas. Keempat bidang
itu menyangkut kepentingan bangsa yang luas dan terkait dengan
bidang-bidang lainnya.
Tak dapat dipungkiri perubahan selalu
menimbulkan kegaduhan dan kritik. Manusia ingin berubah, tetapi tidak
mau diubah. Ada yang bisa ”melihat”, ada yang ”tak mau” melihatnya. Ada
yang mengkritik untuk memperbaiki, tapi banyak yang langsung menolak
dan menyatakan tak bernalar, pasti gagal, dan seterusnya.
Kritik
tak saja menimbulkan disharmoni, konflik, dan emosi, tapi juga ide-ide
baru. Ada yang menyatakan ”ini sulit tapi bisa”, ada yang menyatakan
presiden lelet, tetapi begitu direspons cepat dikatakan ”tergesa-gesa”.
Saat berada dalam pusaran perubahan, manusia lebih merasa heroik jadi
penentang ketimbang kawan. Berkata ”no” kepada penguasa jauh lebih
terhormat daripada berkata ”yes”. Apalagi bila pemerintah kehilangan
kredibilitas karena perbuatan negatif kelompok internalnya.
Menjadi
pertanyaan, mengapa lima tahun pertama kabinet SBY berhasil melakukan
perubahan- perubahan besar? Bahkan, 56 juta rumah tangga bisa diubah
kebiasaan memasaknya hanya dalam tiga tahun? Jawabnya adalah karena ada
kepemimpinan Jusuf Kalla yang meneguhkan, membuat pemerintahan jadi
kuat.
Dalam buku Memimpin di Era Perubahan, H Pandjaitan mengutip
SBY yang banyak mengalah, berkompromi, dan lebih memilih konsensus:
”Saya tidak ingin makin menjadi-jadi konflik dan benturan politik itu
yang akhirnya membawa negara kita persis seperti 10, 11, 12, 13 tahun
yang lalu...” Catatan saya, ketika kelompok penentang perubahan membaca
kalimat ini, mereka pun berkata, ”Kita tekan terus sampai ia
berkompromi dan perubahan gagal dijalankan.”
Bila itu terjadi,
kita hanya menjadi bangsa yang complancent dan tidak maju. Sebab,
perubahan memang belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Akan
tetapi, tanpa perubahan, tak akan ada pembaruan, tak akan ada kemajuan.
Rhenald Kasali Pendiri Rumah Perubahan; Guru Besar FEUI
Posting Komentar