Oleh: Musthafa Luthfi
SEKITAR setahun yang lalu, perkembangan politik
Mesir yang ditandai dengan pemilihan presiden (Pilpres) antara dua
Capres pemenang pada putaran pertama, yakni Mohammad Mursy dari kubu
Islamis dan bekas PM Mesir era mantan Presiden Husni Mubarak, Ahmad
Shafiq sempat menjadi fokus perhatian dunia Arab. Krisis berdarah di
Suriah pun sempat terlupakan sehingga dimanfaatkan oleh rezim Bashar
Assad untuk meningkatkan eskalasi militer atas mayoritas warga Sunni
yang menentangnya.
Setahun kemudian, tepatnya pada 3 Juli lalu, perkembangan situasi di
negeri Sungai Nil itu pun kembali menyita perhatian dunia Arab khususnya
dan masyarakat internasional pada umumnya, kali ini dengan
dima`zulkannya (dilengserkannya) Presiden terpilih secara demokratis,
Mohammad Mursy lewat kudeta militer. Kejadian ini pun coba dimanfaatkan
rezim Assad untuk kembali melobi dunia Barat agar tetap mengakui
pemerintahannya ketimbang jatuh di tangan kelompok Islamis yang
disebutnya ``teroris``.
Kudeta militer itu, juga dijadikan momentum oleh Assad untuk
mendapatkan poin dan meningkatkan serangan brutalnya terhadap
lokasi-lokasi penentangnya terutama di wilayah Homs memanfaatkan fokus
perhatian dunia terhadap situasi di Mesir. “Assad berharap dukungan
beberapa negara Arab atas kudeta di Mesir sebagai sinyal kemungkinan
mendapat dukungan yang sama menghadapi rakyat yang menentangnya,`` papar
Ghazi Dahman, seorang analis Arab, Rabu (17/7/2013).
Saat kudeta berlangsung, penulis baru beberapa hari saja melaksanakan
cuti untuk menghilangkan penat dan rutinitas, padahal menjelang cuti
tangan ini sempat tergerak untuk menulis artikel bertajuk ``Mursy
kelihatannya bertahan hanya setahun`` dengan melihat perkembangan yang
terjadi di negeri itu. Namun tulisan urung dikirim, karena penulis
merasa mendahului kejadian mendatang yang belum tentu terjadi.
Namun kudeta telah berlangsung dengan mengatasnamakan ``legitimasi
rakyat`` dari kubu minoritas liberal yang tidak rela Presiden Mursy
menjalankan roda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya. Keinginan
rakyat untuk merasakan demokrasi sesungguhnya pun pudar sudah, Mesir set
back lagi, bila pun demokrasi kembali dimunculkan lewat pemilu dini
dalam waktu dekat mendatang, dikhawatirkan hanya sekedar dekorasi bila
akhirnya militer akan tetap berperan di belakang layar.
Kaula muda pada kubu liberal yang menamakan dirinya Tamarrud
(insubordinasi) terhadap Presiden terpilih, Mursy, menyebut kudeta
militer tersebut dengan nama ``syar`iyah sya`biyah``
(legitimasi rakyat). Sejumlah penulis menyebutnya sebagai kudeta militer
dengan muka sipil dan payung agama karena diikutsertakannya Syeikh
Al-Azhar dan pemimpin tertinggi Kristen Koptik dalam keputusan
pema`zulan Mursy.
Namun bila melihat lima syarat pema`zulan Presiden Mursy hingga dapat
disebut kudeta sudah terpenuhi semuanya yakni pertama dilakukan oleh
militer, kedua dilakukan mengatasnamakan rakyat, ketiga pembatalan
konstitusi, keempat pembredelan media penentang kudeta dan kelima
penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dikudeta. “Kelima syarat tersebut
telah terpenuhi terkait kudeta atas Presiden Mursy sehingga sudah tepat
disebut kudeta militer dan tidak perlu diperdebatkan lagi,” papar Salim
Qalala, professor ilmu politik Universitas Aljazair seperti dikutip
harian Al-Shuruq, Kamis (18/07/2013).
Upaya kubu liberal dengan dukungan militer dan simbol-simbol pemuka
agama untuk mengenyampingkan kubu Islamis dari pemerintahan, memang
secara kasat mata memang berhasil dan dapat terlihat oleh publik dengan
terbentuknya pemerintahan transisi yang dilantik Selasa (16/7/2013)
lalu. Namun bukanlah kesudahan yang mudah, akan tetapi akan menambah
peliknya situasi di negeri Piramida tersebut, karena tidak diakui oleh
sebagian besar rakyat bahkan dilaporkan dalam kubu liberal terutama di
kalangan kaum muda revolusi yang menjatuhkan rezim Mubarakan pun terjadi
perpecahan.
Di tingkat internasional pemerintahan hasil kudeta ini belum
mendapatkan pengakuan luas di tingkat internasional sebab hanya beberapa
negara Arab tertentu saja yang mengakuinya. AS dan Barat yang secara
implisit mendukung kudeta tersebut, juga masih kesulitan mengakuinya
melihat gelombang protes anti kudeta di seluruh pelosok Mesir yang tanpa
diduga melebihi pendukung kudeta yang dipimpin Menteri Pertahanan,
Abdul Fatah Al-Sisi.
Intinya, kudeta tersebut selain memunculkan chaos atau faudha
(kekacauan) di dalam negeri yang semakin memperpuruk negara terbesar
Arab itu, juga memunculkan posisi-posisi aneh di tingkat regional dan
internasional. Aneh misalnya adanya kesamaan pandangan Iran dan Turki
yang menolak kudeta sementara mereka bersebrangan di Suriah, sedangkan
rezim Assad mendukung kudeta tersebut.
Begitu pula halnya dengan Arab Saudi yang mendukung oposisi
menjatuhkan rezim Assad memiliki pandangan yang sama dengan Assad yang
mendukung kudeta di Mesir. Sedangkan di tingkat internasional terutama
Barat kembali memperlihatkan standar ganda dengan mendukung secara
implisit kudeta terhadap presiden terpilih secara demokratis itu.
Lebih berbahaya
Hari-hari yang dilalui negeri itu pasca kudeta militer disusul lagi
dengan peristiwa berdarah akibat serangan atas pendukung Presiden Mursy
yang sedang melaksanakan shalat Subuh di depan markas pasukan elit,
Garda Republik pada Senin (08/07/2013) menewaskan lebih dari 50 orang
menunjukkan bahwa situasi kehidupan negeri lembah Nil ini jauh lebih
berbahaya dari masa transisi pertama pasca lengsernya Presiden Husni
Mubarak.
Pada masa transisi pertama, lapangan-lapangan utama di seantero Mesir
dipenuhi oleh pengunjukrasa yang mendesak militer yang masih memegang
tampuk kekuasaan saat itu untuk segera mengalihkan kekuasaan kepada
pemerintahan sipil sementara hingga terlaksananya pemilu legislatif dan
pilpres. Sementara sekarang, negeri ini dihantui perang saudara
sesungguhnya akibat konfrontasi antara dua kekuatan besar.
Opsi kemungkinan terjadi konfrontasi besar antara dua kubu pendukung
dan penentang kudeta militer terbuka lebar meskipun militer berhasil
membentuk pemerintahan sementara yang akan memegang kendali kekuasaan
hingga pemilu dini terlaksana enam bulan kedepan sebagaimana yang
dijanjikan Jenderal Al-Sisi. Apa yang terjadi di depan markas Garda
Republik hanya contoh kecil saja dari kemungkinan konfrontasi yang lebih
besar bila kedua kubu tetap bersikeras pada pendirian masing-masing
tanpa tercapai jalan kompromi.
Tentunya tidak cukup keberhasilan Hazem al-Beblawi menyusun kabinet
pemerintahan sementara dari kalangan tehnokrat non politikus termasuk
jika mereka diterima di dalam dan luar negeri selama masing-masing pihak
dan kubu bersikeras pada sikap masing-masing. Situasi seperti ini hanya
akan memproduksi kembali pemerintahan diktator dengan wajah baru yang
pasti akan ditentang kaula muda yang menjadi motor revolusi negeri itu.
Intinya, pemimpin kudeta Jenderal Al-Sisi bersama Front Penyelamat
selaku oposan Presiden Mursy, menurut sejumlah pengamat independen Arab
salah perhitungan terhadap kekuatan kubu Islamis yag dikomandoi oleh
Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM) ketika melakukan kudeta. Tentunya rakyat
Mesir yang akan membayar mahal salah perhitungan tersebut yang berdampak
pada stabiitas dan kesatuan bangsa.
Memang tidak bisa dinafikan bahwa selama setahun masa pemerintahan
Mursy, beberapa kebijakannya dinilai keliru dan mengundang hujatan massa
dari kalangan oposisi yang dapat dimanfaatkan oleh sisa-sisa rezim lama
untuk kembali memperkuat barisan. ``Tapi kekeliruan Mursy sebesar
apapun tetaplah kecil dibandingkan kekeliruan militer yang melakukan
kudeta yang dapat menjerumuskan negara ke dalam perang saudara,`` papar
sejumlah pengamat independen Arab.
Salah satu pertanyaan utama saat ini adalah sampai kapan rakyat Mesir
dapat mengatasi masalahnya hingga lapangan al-Tahrir dan Rabi`ah
al-Adawiyah kembali kosong sebagai tanda pemulihan situasi? Apakah
sebulan, tiga bulan atau setahun hingga tiga tahun atau akan
berlarut-larut, semua kemungkinan itu terbuka mengingat dalamnya
perpecahan yang terjadi diantara kubu-kubu yang bertikai.
Kemungkinan besar pemerintahan transisi ini dan kekuatan-kekuatan
politik beserta militer yang mendukungnya akan melakukan ``kesalahan``
yang sama dengan sebelumnya karena akan lebih menfokuskan pada upaya
memenangkan perseteruan dengan meninggalkan tugas utama yakni mengubah
kondisi buruk kehidupan rakyat. Di lain pihak kubu pendukung Presiden
Mursy setelah menjadi oposisi akan melakukan berbagai upaya untuk
menggagalkan pemerintahan transisi yang dinilai tidak sah.
Bagi mereka yang optimis dengan bantuan cepat sejumlah negara Teluk
pasca kudeta untuk memulihkan kondisi perekonomian yang buruk, mungkin
lupa bahwa bantuan lebih besar sebelumnya juga diperuntukkan bagi
pemerintahan Mursy, namun tetap belum mampu mengubah kondisi
perekonomian akibat perpecahan antar kubu. Dibandingkan bantuan saat ini
sekitar 12 milyar dolar, bantuan terhadap pemerintahan Mursy sebelumnya
mencapai 20 milyar, namun tidak dapat diimplementasikan akibat
perpecahan.
Karena itu, sejumlah tokoh dan pengamat Arab melihat bahwa opsi terbaik untuk mengeluarkan Mesir dari faudha
dan kemungkinan perang saudara adalah pemilu dini sehingga terpilih
pemerintahan teknokrat yang tugas utamanya menyelamatkan negara dari
kemungkinan terperangkap dalam perang saudara. Meskipun demikian, belum
dapat diprediksi perkembangan enam bulan ke depan yakni waktu yang
dijanjikan militer bagi pelaksanaan pemilu dini.
Dua skenario
Bila dalam rentang waktu enam bulan ke depan tidak terdapat perubahan
berarti dan berbagai upaya serta inisiatif berimbang dan adil tidak
mendapat respon dari pihak-pihak yang bertikai untuk mengatasi krisis
saat ini yang diterima semua pihak, sebagian pengamat melihat
kemungkinan dapat terjadi dua skenario. Skenario pertama adalah
kemungkinan Mesir mengalami nasib yang sama dengan Aljazair terlepas
dari persamaan dan perbedaan yang ada.
Sedangkan skenario kedua adalah adalah kemungkinan mengalami nasib
yang sama dengan Venezuela pada masa mendiang Hugo Chavez yang sempat
dima`zulkan militer atas desakan protes massa yang menentangnya.
“Situasi di Mesir saat ini dapat membuka peluang kemungkinan skenario
Aljazair dan Venezuela dengan dikesampingkannya Al-Ikhwan dari arena
politik,” papar Tareq Abul Ainein, dalam artikelnya di harian Al-Hayat,
Kamis (18/7/2013).
Pengamat Mesir yang tentu lebih mengetahui kondisi negaranya itu,
mengingatkan bahwa kekhawatiran yang sangat bila skenario Aljazair
terulang di negerinya jika pihak-pihak yang bertikai akhirnya melakukan
cara-cara kekerasan untuk mengembalikan hak masing-masing. Terkait
skenario Aljazair, Tareq melihat sebenarnya ada perbedaan mendasar
antara Aljazair pada 1991 dengan negaranya, Mesir saat ini.
Perbedaan dimaksud intinya ada dua yakni yang pertama, Front
Penyelamatan Islam (FIS) Aljazair selaku pemenang pemilu saat itu belum
sempat berkuasa karena diganjal oleh militer. Sedangkan Al-Ikhwan Mesir
dikudeta saat dalam posisi penguasa selama setahun dari total empat
tahun masa jabatan presiden.
Perbedaan kedua adalah militer Aljazair menolak secara mutlak peluang
FIS untuk berkuasa sehingga mendesak Presiden saat itu, Shazali
Benjedid untuk mengundurkan diri lalu membentuk Dewan Kepresidenan yang
dipimpin Mohammad Boudiaf, yang tak lama kemudian terbunuh. Sedangkan
militer Mesir member peluang Al-Ikhwan untuk berkuasa termasuk
kemenangan mutlak yang diperolehnya dalam pemilu parlemen dan majelis
syoura.
Sedangkan skenario Venezuela yang dimaksud adalah kemungkinan Mursy
kembali menduduki kursi kepresidenan sebagaimana halnya mendiang Chavez
pada 2002 yang sempat dikudeta oleh desakan massa oposisi yang
menilainya gagal mengatasi krisis ekonomi negara dan sebagai akibat
benturan melawan lembaga paling berpengaruh di negaranya (perusahaan
Minyak Nasional). Skenario kudeta Chavez pada April 2002 itu mirip
dengan situasi yang dialami Mursy saat dikudeta militer saat ini.
Meskipun demikian terdapat pula perbedaan mendasar yakni Presiden
sementara Venezuela, Pedro Carmona terlalu gegabah melakukan serangkaian
kebijakan seperti membubarkan parlemen, memberlakukan keadaan darurat
dan pemberhentian petinggi-petinggi militer yang membantunya
melengserkan Chavez. Hal ini tidak terjadi di Mesir dan ``peta jalan``
yang dikedepankan militer untuk mengatasi krisis saat ini juga tidak
mendapat tantangan yang kuat dari massa.
Sedangkan perbedaan kedua adalah, militer Venezuela terpecah terkait
pema`zulan Chavez ditambah lagi banyak kalangan militer yang tadinya
mendukung Carmona berbalik menentangnya setelah ia mengambil langkah
pemberhentian sejumlah petinggi militer yang mendukungnya melengserkan
Chavez. Sedangkan di Mesir militer kelihatannya hingga saat ini masih
bersatu meskipun ada selentingan terjadinya perpecahan.
Mana diantara dua skenario itu yang akan terjadi dalam enam bulan
kedepan, sangat sulit diprediksi. Sebagian pihak yang tidak memihak kubu
manapun menawarkan jalan tengah yakni pelaksanaan ``peta jalan`` dengan
sejumlah revisi untuk selanjutnya dilaksanakan Pilpres dini atau
kembalinya Mursy ke kursi kepresidenan dengan mematuhi aturan pada
butir-butir yang tertuang dalam ``peta jalan`` yang diajukan militer
tersebut.
Namun hingga saat ini belum ada tawaran solusi jalan tengah yang
mendapat sambutan dari masing-masing kubu yang bertikai karena setiap
pihak bersikeras pada posisi masing-masing yang dikhawatirkan dapat
mengarah ke perang saudara. Sementara bagi Mursy sendiri, yang telah
kenyang keluar masuk penjara pada masa rezim Mubarak, oleh sejumlah
analis menilai akan menjadi simbol pemimpin bangsa Arab yang dipilih
secara demokratis namun tidak dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu di
tingkat nasional, regional dan internasional yang khawatir dengan
pengaruh kubu Islamis. Wallahul Musta`an.* Sana`a, 11 Ramadhan 1434 H
Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman
Posting Komentar