Jakarta, www.kepripolitik.com
- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sangat terkenal dengan metode
blusukannya. Jokowi, sering diberitakan keluar masuk perkampungan di
Jakarta. Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk blusukan Jokowi dan Wakilnya Basuki T.
Purnama?
"Anggaran blusukan Jokowi rata-rata Rp 22 miliar per tahun. Itu dari anggaran penunjang operasional APBD 2013," ujar Direktur Invenstigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, saat Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan' di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jika dikonversi dalam bulanan, Jokowi-Basuki menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan Rp 74 juta perhari atau Rp 37 juta setiap orang.
"Satu hari Jokowi-Ahok habiskan Rp 34 juta" kata Uchok.
Uchok pun menilai pemerintahan Jokowi-Basuki tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Jokowi gemar blusukan, menghabiskan anggaran, namun hasilnya yang realistis belum terlihat sampai saat ini.
"Jokowi sepertinya tidak fokus untuk memberantas korupsi di DKI. Dia fokus pada diri sendiri. Blusukan kemana-mana. Pencitraan saja,padahal DKI terkorup nomor Empat lho? " sindir Uchok.
Berdasarkan data FITRA yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 (periode 2008-2012) terbitan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191.122.690 dengan 967 kasus. Wanprestasi DKI tersebut menduduki peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia (mdk/tb).
"Anggaran blusukan Jokowi rata-rata Rp 22 miliar per tahun. Itu dari anggaran penunjang operasional APBD 2013," ujar Direktur Invenstigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, saat Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan' di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jika dikonversi dalam bulanan, Jokowi-Basuki menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan Rp 74 juta perhari atau Rp 37 juta setiap orang.
"Satu hari Jokowi-Ahok habiskan Rp 34 juta" kata Uchok.
Uchok pun menilai pemerintahan Jokowi-Basuki tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Jokowi gemar blusukan, menghabiskan anggaran, namun hasilnya yang realistis belum terlihat sampai saat ini.
"Jokowi sepertinya tidak fokus untuk memberantas korupsi di DKI. Dia fokus pada diri sendiri. Blusukan kemana-mana. Pencitraan saja,padahal DKI terkorup nomor Empat lho? " sindir Uchok.
Berdasarkan data FITRA yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 (periode 2008-2012) terbitan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191.122.690 dengan 967 kasus. Wanprestasi DKI tersebut menduduki peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia (mdk/tb).
Posting Komentar